Penting! Tinjauan Hukum tentang Larangan Judi di Indonesia!

Di Indonesia sendiri ketika berbicara tentang judi pastinya sudah tidak asing lagi bahkan bukan hal tabu lagi. Mengapa demikian? Karena sejatinya walau judi sudah dilarang peredarannya oleh pemerintah, faktanya masih saja bandar-bandar judi berkeliaran dan membuka arena perjudian baik di pedesaan bahka di kota sekalipun.

Namun, sebenarnya judi itu apa? Karena sebelum melangkah jauh mengenai hukum judi di Bumi Pertiwi ini, harusnya lebih dahulu memahami makna judi itu. Judi atau dikenal dengan perjudian ialah sebuah permainan di mana terdapat para pemain yang saling bertaruh dengan memilih satu pilihan di antara pilihan lainnya. Perlu diketahui bahwa hanya ada satu pilihan benar dan keluar sebagai pemenangnya. Kalau sudah begini penaruh yang kkalah akan memberikan hasil taruhannya kepada sang pemenang. Untuk peraturannya sendiri sudahlah disepakati sejak permainan di mulai.

Mengenai larangan judi di Indonesia sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 303 KUHP UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi serta PP No. 9 tahun 198 tentang Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5, pada  tanggal 1 April 1981. Dijelaskan dalam kedua pasal dan undang-undang yang diterbit bahwa apapun jenis judi yang tidak berizin alias tanpa izin merupakan kejahatan. Melihat pada pasal 2 ayat  1 di UU Nomor 7 tahun 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat 1 KUHP mulai dari delapan bulan penjara atau sanksi berupa denda setinggi-tingginya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman pidana selama-lamanya sekitar sepulu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sekitar dua pulu lima juta rupiah, cukup membuat bergidik ngeri ya!

Namun, jika kembali merujuk dalam pasal 303 ayat 1 bagian 1  Bis KUHP dan pasal 303 ayat 1 bagian 2 Bis KUHP malah memperberat untuk ancaman hukuman bagi mereka yang sudah melakukan aksi perjudian bahkan dengan denda besar hingga belasan juta rupiah. Dengan adanya hukum tersebut, diharapkan setiap masyarakat mengetahui bahwa permainan judi tidak boleh dimainkan apapun alasannya. Sebab, akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya.

Hal yang sangat disayangkan dalam peraturan tersebut adalah judi http://202.95.10.10/ atau perjudian yang dikenaan sanksi serta hukuman atau terjadi larangan judi di Indonesia ialah untuk yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Lalu, kabar yang memiliki izin dari pemerintah bagaimana? Karena praktiknya masih tetap ada, tetapi mempunyai beberapa unsur permainan judi yang perlu diketahui bahkan wajib diketahui oleh masyarakat yaitu judi bersifat untung-untungan saja, terdapat insentif berupa hadiah bagi yang menang, serta adanya pengharapan untuk menang, pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kecerdasan serta ketangkasan di dalam permainannya.

Untuk yang menerima hukuman dalam perjudian secara hukum yang berlaku yaitu terdiri dari Orang atau Badan Hukum/Perusahaan yang mengadakan atau memberi kesempatan untu bermain judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang ikut turut campur dalam perjudian di mana sebagai bagian penyelenggara judi atau juga sebagai pemain judi tersebut. Untuk mengenai tempat tidak perlu di tempat umum jika ditemukan walaupun tersembunyi/tertutup akan tetap dapat dihukum.

Lalu, orang yang mata pencahariannya dari perjudian dapat dihukum serta orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum dengan pasal dan undang-undang yang berlaku atau yang bermain judi bukan untuk dijadikan mata pencaharian dan mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan larangan judi di Indonesia.

Beda dengan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan di atas bahwa untuk peraturan pemerintah dalam pasal 1 PPRI No. 9 tahun 1981 yang memiliku pokok pembahasan tentang adanya larangan memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di kasino atau di keramaian maupun adanya kaitan dengan alasan lainnya. Namun, bila dikaitkan dengan pokok pembahasan pasal 2 dari PPRI No. 9 tahun 1981 yaitu tentang penghapusan semua peratuaran perundangan-undangan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, maka dengan hal ini untuk pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi terhadap aturan di Indonesia.

Karena, meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada antara UU No.7 tahun 1974 dan PPRI No.9 tahun 1981. Akhirnya secara asas teori hukum yang ada, PPRI No. 9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, sebab, bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Atas dasar itu dari pihak keamanan berwajib akan bertindak saja pada perjudian yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Walau sebenarnya dilihat dari kaca mana pun perjudian ini tetap saja melanggar syariat beragama juga norma-norma adat yang berlaku. Seharusnya sedari awal sudha ditindak tegas akan larangan judi di Indonesia.

Jika, hukum secara tegas menyatakan larangan judi di Indonesia, maka kehidupan di masyarakat sendiri akan lebih nyaman dan aman dan pastinya tidak ada keributan baik antara suami istri, anak dan orang tua, antar tetangga hanya gara-gara hartanya habis untuk bertaruh di meja perjudian. Karena bagaimana pun ketidak relaan bila hartanya habis akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saling membunuh akibat dendam karena kalah dalam permainan judi. Jadi, jangan sampai salah langkah dan semoga informasi ini dapat bermanfaat.